Peran Pers Dalam Pilkada

Oleh : Suparto

Hari-hari menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ke-II yang akan berlangsung Januari 2017, situasi politik di berbagai daerah Indonesia, terutama di Jakarta,  mulai memanas. Memanasnya tensi politik menjelang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ini salah satu penyebabnya dipengaruhi oleh pemberitaan pers/media massa.

Sejak dua bulan terakhir masing-masing kandidat mulai menerapkan berbagai strategi untuk meraih simpati. Melalui pers, mereka bahkan secara terbuka terlibat perang psikologi dan saling “serang” untuk melemahkan lawan politiknya. Pers menjadi media pertarungan antar berbagai kepentingan politik untuk membangun opini publik.

Banyak orang awam yang selama ini kurang peduli dengan pers, kini tiap hari baca Koran atau menyimak internet (media online) dengan motif ingin segera tahu “pertarungan” antar kandidat dan pendukungnya yang diliput pers. Dalam berbagai kesempatan orang bicara Pilkada seperti yang diberitakan pers. Pers, terutama koran harian, mereka anggap bisa menggambarkan fakta yang terkait dengan proses Pilkada.  

Perhatian masyarakat terhadap Pilkada tidak lepas dari peran pers yang menyajikan aneka informasi aktual dengan  segala bumbunya. Bagi pers, peristiwa Pilkada memiliki daya tarik tersendiri, karena berbagai kepentingan selalu muncul dalam proses demokrasi ini. Pilkada bukan hanya sekedar persoalan kepentingan untuk meraih kekuasaan, tetapi juga menyangkut harga diri seseorang atau kelompok yang terlibat didalamnya. Pesta demokrasi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat yang bisa menimbulkan gesekan dan konflik membahayakan jika tidak dikelola dengan baik.

Oleh karena itu setiap tahapan dalam proses Pilkada memerlukan perhatian serius semua pihak. Bukan hanya Komisi Pemilihan Umum(KPU), Parpol Pengusung beserta pasangan calon dan tim suksesnya, tetapi juga aparat keamanan dan para pendukung/simpatisan  maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam posisi seperti ini, pers punya peran sangat strategis. Pertama, sebagai media untuk mensosialisasikan semua tahapan dalam proses Pilkada. Banyak aspek bisa diangkat pers agar masyarakat makin bergairah dan bersemangat untuk berpartisipasi.

Kedua,  pers menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat.  Pilkada adalah peristiwa politik yang akan dimanfaatkan oleh berbagai kelompok kepentingan (vested interest) terkait dengan kekuasaan. Beberapa pihak akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa meraih kepentingan yang diinginkan dengan segala cara.  Disini pers dituntut mampu menggali sedalam mungkin tentang berbagai hal seputar Pilkada. Mulai dari figur, program sampai aktivitas kandidat, untuk memberi gambaran lebih luas tentang siapa sesungguhnya calon pemimpin yang pantas dipilih.

Dengan peran seperti itu, pers akan menjadi ”incaran” para calon dan mereka yang bermain dibelakangnya untuk memperebutkan pengaruh. Kalau perlu,  pers akan di ”beli” untuk bisa memuluskan cita-cita atau kepentingannya. Disinilah awak pers sesuai garis kebijakan redaksi menghadapi “godaan” di lapangan.  Mereka kadang kurang konsisten menjalankan profesinya sesuai kode etik jurnalistik.  Pers mestinya menjadi media untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan berpihak kepada kebenaran, mulai terseret arus kelompok kepentingan. 

Kalau kita cermati isi pemberitaan Pilkada dalam dua bulan terakhir, beberapa diantaranya menunjukkan ketidaknetralan. Idealisme dan integritas Pers yang seharusnya dijunjung tinggi untuk berpihak kepada kebenaran, sudah  menjadi alat kepentingan dukung mendukung terhadap pihak yang disenangi dan membayarnya. Pemberitaan yang disajikan pun cenderung mengabaikan prinsip independen, obyektif, akurat dan berimbang.

Padahal pers punya peran sangat besar untuk ikut mendorong suksesnya Pilkada yang aman, tertib, damai dan demokratis. Pers berperan dalam mencerdaskan masyarakat yang melahirkan pencerahan. Disisi lain, pers menjadi alat kontrol sangat efektif agar Pilkada tidak menyimpang dari aturan main yang ditetapkan. Hal ini bisa terwujud jika pers bersikap profesional dan menjaga prinsip independen, netral dan obyektif.

Memang dalam peristiwa politik seperti Pilkada, pers memiliki agenda setting untuk mempengaruhi pembaca. Lebih daripada sekadar penyaji berita, melalui agenda yang dibuatnya, pers bisa mendorong pembaca untuk menentukan pilihannya. Dengan agenda setting, masing-masing pers punya sudut pandang dan kepentingan yang tidak sama. Untuk peristiwa yang sama, bisa muncul berita yang berbeda.

Seperti hasil penelitian tentang pemberitaan pers terkait Pemilu 1999 (Ibnu Hamad, 2004) dan Rudolf Rahabeat (2004) mengenai konflik Maluku.  Betapa pers dalam menyajikan berita memiliki sikap politik yang berbeda-beda. Mereka terbelah dalam arus yang bersifat politis-ideologis, idealisme, dan kepentingan pasar. Ketiga sikap tersebut melahirkan persepsi dan kepercayan publik yang berbeda.

Namun lebih dari semuanya, pers seharusnya tetap berusaha membangun kepercayaan publik melalui pemberitaan pers yang berkualitas. Indikatornya, pers harus berpijak pada kebenaran, mendahulukan kepentingan masyarakat, bebas dari pengaruh kekuasaan serta beritanya selalu proporsional dan komprehensif (Bill Kovack, 2001).

Noam Chomsky (1997) dalam bukunya berjudul Kuasa Media, meski di era kebebasan pers saat ini, pers bisa leluasa menuliskan peristiwa-peristiwa politik tanpa adanya suatu mekanisme kontrol dari peguasa, tetapi harus diingat bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik secara obyektif sehingga tidak menimbulkan ekses negatif.

Agar tidak terus larut dalam pusaran arus kepentingan, pers perlu kembali kepada jati dirinya dan berpegang pada prinsip jurnalisme politik. Menurut Amirudin (2006), ada tiga prinsip untuk menjalankan jurnalisme politik. Pertama, prinsip akurasi, yakni berkaitan dengan ketepatan dalam membaca fakta. Kedua,  prinsip fairness, terkait dengan kejujuran  dalam memposisikan fakta. Ketiga,  prinsip equality, berkenaan dengan kesamaan dalam menempatkan semua kandidat (calon) dalam jurnalisme.

Pers diharapkan mampu memegang prinsip jurnalisme politik secara dewasa untuk menjalankan perannya dalam pelaksanaan Pilkada. Dalam arti, Pilkada oleh pers ditempatkan sebagai peristiwa politik yang harus didorong agar memiliki makna dalam mendidik masyarakat untuk berdemokrasi secara matang dan dewasa.

Bukan pers yang hanya menjadikan Pilkada sebagai aset ekonomi dan alat politisasi dan propaganda murahan. Artinya, Pilkada hanya ditempatkan sebagai pendongkrak daya hidup media untuk meraih keuntungan sesaat tanpa memperhitungkan kepentingan masyarakat.

Semoga pers komitmen untuk tetap memegang prinsip independen dan netral, sekaligus selektif dan hati-hati dalam pemberitaan soal Pilkada. Lewat pemberitaan seputar Pilkada, akan terihat bagaimana integritas pers yang sesungguhnya.