Zaman Edan (4) : Zaman Kalabendu

Ratune ratu utama, patihe patih linuwih

Pra nayaka tyas raharja, panekare becik-becik

Parandene tan dadi, paliyaning kalabendu

Mandar mangkin andadra, rubeda angrebedi

Beda-beda andaning wong saknegara

Rajanya adalah raja utama, patihnya patih (menteri) yang unggul

Para aparat mumpuni, para pegawai juga baik

Namun semua itu tidak mampu, mencegah kalabendu (zaman kekalutan)

Bahkan makin menjadi-jadi, bencana silih berganti

Orang satu negara beda-beda keinginannya.

(Serat Kalatidha bait 2)

Seperti diungkap Agus Wahyudi (2014), Raden Ngabehi Ranggawarsita menulis syair di atas untuk menggambarkan keadaan Istana Surakarta pada abad 19. Namun makna yang terkandung sangat relevan dengan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini.

Para pemimpin negeri yang subur makmur ini terdiri dari orang-orang hebat. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, gubernur, walikota dan bupati adalah manusia-manusia pilihan (Ratu Utama dan Linuwih). Begitu juga para pegawai negeri rata-rata punya latar belakang pendidikan tinggi dan cakap dibidangnya untuk mengelola dan melaksanakan tugas negara.

Dengan modal sumber daya manusia yang luar biasa itu, seharusnya Indonesia menjadi negara hebat dan terhormat di mata dunia. Mestinya rakyat Indonesia menjadi sejahtera, damai dan nyaman. 

Namun kenyataannya, bangsa ini tak henti-hentinya dirundung masalah, terperosok masuk ke dalam kaladendu (zaman kekalutan).  

Zaman Kalabendu adalah  zaman yang tidak menentu akibat hukuman terhadap perilaku buruk yang dilakukan para pejabat negara. Rakyat mengalami berbagai kesulitan hidup. Bencana terjadi dimana-mana.

Hal tersebut akibat para pemimpin yang seharusnya menjalankan amanah untuk mengelola dan menata negara atau pemerintahan, justru banyak terlibat dalam pelanggaran hukum yang merusaknya. Korupsi merajalela dan menjadi budaya dihampir di semua strata. Orang kaya makin serakah. Yang miskin tambah sengsara.

Mulai dari pejabat tinggi menteri, anggota DPR RI, ketua partai, pegawai pajak, hakim, gubernur, walikota, bupati, camat sampai lurah pun banyak yang terlibat korupsi. Bahkan yang lebih mengerikan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar juga terjerat korupsi. Korupsi dengan demikian sudah dilakukan secara jamaah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Silahkan Baca, Hasil Korupsi Untuk WIL?

Kekayaan alam milik rakyat Indonesia kini sudah beralih status dan dikuasai Negara lain. Sementara rakyat negeri hanya menjadi penonton atas kepongahan Negara-negara besar di dunia. Kedaulatan negara sudah terjual. Kini puluhan juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Seperti ayam yang mati di lumbung padi.

Di berbagai tempat terjadi konflik horizontal 
Manusia saling bertengkar dan menghujat
Orang begitu mudah tersulut emosinya                                                                  
Ibarat daun kering menjadi kobaran api besar
hanya oleh percikan api kecil

Sama-sama bangsa Indonesia terus saling curiga 
Para pemimpin pun kehilangan harga diri. 

Suparto