JOKOWI KE SRAGEN BAGIKAN 10.200 SERTIFIKAT TANAH

Di sela-sela persiapan acara pernikahan putrinya di Solo, Presiden Joko Widodo (Jokowi),  Selasa (7/11/2017) mengunjungi Kabupaten Sragen untuk membagikan 10.200 sertifikat tanah kepada 9.072 orang yang berasal dari 6 wilayah Kabupaten se Solo Raya. Pembagian sertifikat tanah berlangsung di Stadion Taruna Sragen.

Semua warga memegang sertifikat tanah berwarna biru. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofjan Djalil mengatakan ada 9.072 warga yang hadir dalam pemberian sertifikat ini.

"Semua sudah dapat sertifikat? Coba angkat tinggi-tinggi semuanya, mau saya hitung," kata Jokowi setelah memberikan sertifikat secara simbolis kepada warga.

"Itu kalau nggak diangkat, nggak dicek, kita nggak tahu, apa benar segitu jumlahnya," lanjut Jokowi tersenyum.

"Kenapa sertifikat ini penting, saya kejar-kejar terus ke Pak BPN. Setiap saya ke desa, setiap saya ke daerah dari Sabang sampai Merauke yang dikeluhkan adalah sengketa tanah, di mana-mana sengketa tanah," tegas Presiden dalam sambutannya.

Menurut Jokowi, sengketa kerap terjadi baik antar masyarakat, maupun masyarakat dengan institusi, seperti perusahaan, lembaga, atau instansi pemerintah.

Dirinya menargetkan seluruh lahan yang ada di Provinsi Jawa Tengah tersertifikasi pada 2023.

"Di seluruh Indonesia lima juta. Tahun depan saya sudah targetkan tujuh juta harus sudah keluar, tahun depannya lagi sembilan juta harus keluar," kata Jokowi.

Selain itu, Presiden juga meminta warga yang mendapat sertifikat dan hendak mengagunkannya ke bank untuk berhati-hati menghitung pinjaman dan angsuran.

"Kalau mau pinjam dihitung dulu, bisa mengatur atau mengembalikan tidak. Dihitung betul dikalkulasi," ujar Presiden mengingatkan.

Menurut Presiden, jumlah masyarakat yang mengagunkan sertifikat tanah yang dimilikinya untuk memperoleh pinjaman tidaklah sedikit. Dalam setiap kunjungan kerja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mengingatkan warga untuk mengalkulasi dengan cermat sebelum mengagunkan sertifikat tersebut.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga mengingatkan agar pinjaman tersebut hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan bermanfaat dalam mengembangkan usaha.

“Pakailah untuk modal kerja, pakailah untuk modal investasi, jangan dipakai untuk gagah-gagahan,” kata Kepala Negara.

Dan yang paling penting, Presiden berpesan kepada masyarakat untuk menghindari pinjaman pada rentenir. Mengingat, rentenir memungut bunga pinjaman yang sangat besar dan akan memberatkan masyarakat.

“Sudah pegang sertifikat ini hati-hati, apalagi pinjamnya ke rentenir, jangan! Mpun ampun. Jangan! Bunganya bisa 12 kali lipatnya bank, mpun mesti ilange niku pinjemnya ke rentenir niku. Hindari yang namanya rentenir,” tegas Presiden.

Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) yang memiliki bunga rendah sekitar 9 persen per tahun.

“Tahun depan 7 persen, itu per tahun loh. Berarti sebulan tidak ada 1 persen,” ucap Presiden.

Terakhir, Presiden meminta masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga dengan baik sertifikat yang dimilikinya. Hal ini diperlukan mengingat pentingnya fungsi sertifikat sebagai bukti hukum hak atas tanah yang sah. 

Presiden mengingatkan masyarakat harus menjaga kondisi fisik sertifikat agar terhindar dari kerusakan dengan melaminasi dan memfotokopinya.

“Kenapa di plastic/dilaminating? Supaya kalau bocor gentingnya ini tidak rusak sertifikat ini. Kalau hilang sudah punya fotokopi, mengurusnya mudah tinggal ke kantor BPN lagi, ngoten lho, nggih?,” tutur Presiden.

Suparto