Gerakan Nasional Revolusi Mental : Apa Kabar?

Revolusi Mental begitu gencar diserukan oleh JokoWidodo sejak awal menjabat sebagai Presiden. Berbagai pihak menyambut baik, namun tidak sedikit yang skeptis bahkan sinis dengan gagasan tersebut sehingga menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Revolusi Mental  sempat bergaung beberapa bulan, namun setelah itu tidak ada kabarnya.

Kini setelah dua tahun berjalan, ditambah dengan kenyataan di lapangan tentang beberapa gejala karakter bangsa  yang mengkhawatirkan, Pemerintah mulai mengambil langkah untuk segera merealisasikan. Terbitlah  Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan penjabarannya telah disusun Peta Jalan GNRM 2017-2019.

Demikian dikemukakan Staf Ahli Rektor Universitas Sebelas Maret – UNS – Surakarta, Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si, di depan peserta “Focus Group Discussion (FGD) Capaian Gerakan Revolusi Mental“, Rabu (22/11/2017). Kegiatan ini kerjasama UNS dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.   

Acara FGD yang berlangsung di ruang UNS Inn tersebut diikuti para pejabat Pemerintah Kabupaten Sragen, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Capil, Badan Kepegawaian, Badan Kesbanglinmas, Satpol PP.  Sedangkan dari unsur masyrakat diwakili dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kelompok TKI Mukti Desa Mojorejo Karangmalang dan Gapoktan Desa Blimbing Sambirejo.

Drajat menjelaskan, visi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden periode 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuh misi dan sembilan agenda strategis yang dikenal dengan Nawa Cita. Revolusi mental merupakan penjabaran dari salah satu agenda prioritas Nawacita, yaitu melaksanakan revolusi karakter bangsa.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditunjuk sebagai penangungjawab program kemudian menyusun pedoman umum sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar semua program dan kegiatan aksi yang telah tertuang di dalam peta jalan GNRM tersebut dapat dilaksanakan secara sistematis dan sinergis.

Dengan berpegang pada pedoman umum ini, diharapkan seluruh gugus tugas, baik di tingkat pusat maupun daerah dapat menyusun rencana program berupa aksi nyata untuk mendukung penyelesaian masalah yang terjadi di lingkungannya.

Penyusunan rencana tersebut harus melibatkan pemangku kepentingan, terukur, dan realistik dengan waktu penyelesaian yang ditetapkan. Diharapkan gugus tugas mampu mengawal pelaksanaanya secara seksama, transparan dan akuntabel serta melibatkan pemangku kepentingan dan menggerakkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat.

Program GNRM meliputi 5 (lima) gerakan perubahan, yaitu gerakan Indonesia Melayani (GIM), Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Gerakan Indonesia Tertib (GIT), Gerakan Indonesia Mandiri (GIMa) dan Gerakan Indonesia Bersatu (GIBe). Adapun pembiayaannya dapat bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD), swasta (CSR/PKBL), partisipasi masyarakat, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Diharapkan gugus tugas bersama-sama pemangku kepentingan dapat melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengendalian serta menangani pengaduan dengan sistem pengaduan yang mudah diakses.

Dalam diskusi mengemuka beberapa hal penting. Diantaranya diketahui bahwa selama ini sosialisai program GNRM ternyata belum sampai ke tingkat Pemkab/Kota. Meski belum pernah menerima sosialisasi tentang GNRM, hampir semua peserta menyatakan, Sragen telah melaksanakan program seperti yang dicanangkan dalam GNRM. Hanya saja, Revolusi Mental yang sudah dilaksanakan Sragen belum terorganisasi secara spesifik. 

Drajat mengaku mendapat banyak masukan dalam diskusi kali ini. Dari hasil diskusi ini, sangat penting bagi pihak UNS dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk merusmuskan kebijakan dan langkah lanjut guna menyukseskan GNRM. 

Suparto