Sragen Jadi Rujukan LPP Lokal di Jateng

Juli Wantoro

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sragen, Juli Wantoro, direncanakan menjadi salah satu nara sumber dalam acara Diseminasi Peraturan dan Proses Perizinan bertajuk, “Bentuk Kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal Sesuai Regulasi dan Aplikatif”.

Kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari, Senin-Selasa, 25-26 April 2016 di Kota Pekalongan itu diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jateng, diikuti seluruh Kabag Hukum Setda Kabupaten/Kota se Jateng, Diskominfo se wilayah Bakorwil Banyumas, RRI, serta Biro Hukum Setda Provinsi Jateng.

Dalam kesempatan tersebut Juli Wantoro  didampingi Direktur Utama LPP Lokal Radio Buana Asri, Edy Harjanto, akan mengangkat tema “Kajian Bentuk Badan Hukum dan Kelembagaan LPP Lokal Kab Sragen”. Pembicara lain adalah, Hari Wiryawan, SH, MA, seorang pakar dan praktisi penyiaran, menyampaikan materi “Kajian Regulasi Penyiaran terkait kelembagaan LPP Lokal”.

Menurut Ketua KPID Jateng, Budi Sertyo Purnomo, S.Sos, M.I.Kom, dalam Diseminasi Peraturan dan Proses Perizinan LPP Lokal ini dihadirkan nara sumber dari pusat. Mereka berasal dari KPI Pusat yang akan membahas tema  “Bentuk Kelembagaan LPP Lokal yang tepat” dan  Direktur Telsus Kementerian Kominfo tentang “Kebijakan Pemerintah terkait pengaturan kelembagaan LPP Lokal”.    

***

Perubahan RSPD ke LPP Lokal  

Seperti diketahui, lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, telah mengubah eksistensi lembaga penyiaran di Indonesia, baik menyangkut status kelembagaan, nomenklatur,  maupun pengelolaannya. Dalam UU No.32 tahun 2002 Pasal 13 hanya dikenal dua jasa penyiaran, yakni jasa penyiaran radio dan penyiaran televisi. Kedua jasa penyiaran tersebut diselenggarakan oleh empat Lembaga Penyiaran (LP), yakni Lembaga Penyiaran (LP) Publik, LP Swasta, LP Komunitas dan LP Berlangganan.

Pada Pasal 14 disebutkan, Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik dimaksud terdiri atas Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia. Sedangkan di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal (LPPL).

Dari gambaran singkat tersebut timbul pertanyaan, bagaimana posisi, keberadaan dan nasib Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) atau di beberapa kabupaten/kota dikenal dengan sebutan Radio Khusus Pemerinatah Daerah (RKPD) yang sudah eksis mengudara di bumi Nusantara puluhan tahun? Sementara dalam UU No.32 Tahun 2002 dan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang lahir tahun 2005 atas UU tersebut tidak menyebut RSPD/RKPD? Hal ini yang kemudian memunculkan permasalahan di daerah.

Di tengah berbagai silang pendapat tentang keberadaan RSPD tersebut, Komisi Penyiaran Daerah Indonesia (KPID) Provinsi Jawa Tengah mengkaji secara intensif Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik. Berpedoman pada  PP No.11 Tahun 2005 ini lahirlah Keputusan KPID Jateng Nomor 02/2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Peraturan itu berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 14, UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran.

Dari keempat jenis lembaga penyiaran yang ada, setelah dikaji lebih mendalam, keberadaan RSPD paling memungkinkan berubah menjadi Radio Publik. RSPD dianggap lebih dekat ke jenis radio publik. Mengapa? Karena RSPD selama ini telah menjalankan peran sebagai radio yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik secara luas akan informasi, hiburan, dan pendidikan. Nah, yang sejalan dengan visi seperti ini adalah radio publik.

Inilah salah satu pertimbangan mengapa RSPD Sragen mengubah kelembagaannya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang dikuatkan dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Dalam operasionalnya, LPPL Radio Publik Sragen dengan sebutan LPPL Radio Buana Asri Sragen.  

Sragen Menjadi Rujukan  

Setelah menjadi LPPL, Radio Buana Asri Sragen terus berproses dan berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kepentingan masyarakat, sekaligus memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   Dalam perjalanan waktu hampir sepuluh tahun sebagai LPPL, Radio Buana Asri ternyata dijadikan rujukan oleh KPID Jateng, Pemkab/kota dan berbagai lembaga di Indonesia untuk studi banding tentang kelembagaan dan pengelolaan LPPL.

Sejak berubah status menjadi LPPL tahun 2006,  Radio Buana Asri Sragen sering mendapat kunjungan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Tercatat lebih dari 60 rombongan terdiri dari Pemkab, Lembaga Penyiaran dan beberapa organisasi pernah mengunjungi LPPL Radio Buana Asri yang dulu bernama RSPD ini. Mereka ingin studi banding atau mengadakan penelitian.

Dalam catatan, selain Pemkab/Kota di Jawa Tengah, rombongan tamu yang pernah berkunjung ke LPPL Radio Buana Asri Sragen antara lain pemkab Tabalong Kalimantan Selatan, Pemkab Mimika dan Pemkab Jayapura Papua. Tamu juga datang dari Pemkab Ketapang Kalimantan Barat, Radio Tuntung FM Kabupaten Tanah Laut dan Pemkab Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan.

Tercatat juga tamu dari Provinsi Jawa Timur, yakni DPRD Kabupaten Blitar dan Pemkab Banyuwangi. Dari Jawa Barat, yaitu Dinas Komunikasi Kota Depok. Sedangkan beberapa lembaga diantaranya Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Yogyakarta, Komisi Penyiaran Indonesia daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah, KPID Prov. Kalimantan Barat, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang, serta Radio Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali.

Namun, setelah melalui kajian dan belajar dari pengalaman, masih ada beberapa kelemahan LPPL terutama menyangkut status badan hukum seperti diamanatkan oleh UU 32/2002. Hal tersebut barangkali yang menjadi salah satu pertimbangan diselenggarakannya Diseminasi Peraturan dan Proses Perizinan dengan tema “Bentuk Kelembagaan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal Sesuai Regulasi dan Aplikatif”. Dan Sragen menjadi salah satu nara sumbernya.

( Suparto – Sragen )